TIMES DUMAI, BATAM – Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Batam (SPPG Batam), Kepulauan Riau melakukan observasi dengan Pemerintah Kota Batam setelah 235 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Batam alami gejala diare usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Korwil SPPG Batam Defri Frenaldi mengatakan laporan awal menyebutkan sejumlah siswa yang mengeluhkan diare pada Selasa (11/11).

“Belum dapat dipastikan keracunan. Memang kami menerima laporan ada sejumlah anak dengan keluhan diare dari sekolah. Namun tidak ada yang sampai dirawat dan siswa masuk sekolah dan beraktivitas seperti biasa,” ujarnya saat dihubungi di Batam, Jumat.

“Saat ini sedang dilakukan observasi bersama Dinas Kesehatan Batam dan instansi terkait,” tambahnya.

Ia menegaskan laporan tersebut merupakan kejadian pertama di SPPG Bengkong Laut 2.

Sementara itu, Kepala MAN 2 Batam Ernawati menjelaskan kronologi kejadian bermula setelah siswa selesai melaksanakan shalat dan menyantap menu MBG sekitar pukul 12.00 WIB.

“Dari total 648 siswa, sebanyak 235 siswa mengalami diare pada malam hari. Anak-anak aman setelah makan, lanjut belajar lalu pulang. Baru sekitar jam 7-8 malam ada laporan. Yang terdampak sepertiga dari total siswa,” kata dia.

Ia menyebut dugaan sementara yakni terhadap lauk dendeng balado yang disajikan pada hari itu. Selain dendeng, menu hari itu juga berisi tahu, sayur, dan buah.

Ernawati mengatakan bahwa pihak sekolah sebelumnya pernah meminta agar tidak diberikan lauk berbahan daging karena pernah terjadi masalah serupa.

“Kami sudah request agar tidak ada lauk daging. Mungkin karena terjadi pergantian pimpinan, permintaan itu tidak tersampaikan,” ujarnya.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan bahwa sampel dari makanan tersebut sedang diuji oleh dinas terkait untuk melihat kelayakan konsumsi.

“Rencananya saya akan ke dapur pada hari Senin pekan depan,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa mengkonfirmasi akan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dapur tersebut, namun ia menegaskan agar seluruh dapur yang beroperasi di provinsi itu segera mengurusnya.

“Kami mengimbau kepada seluruh SPPG bahwa semua harus sudah memiliki SLHS dari Dinas Kesehatan,” katanya. (*)