TIMES DUMAI, JAKARTA – Tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih terus melakukan pencarian korban bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra. Hingga Rabu (17/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan tercatat mencapai 1.053 orang.

Data tersebut berdasarkan rekapitulasi terbaru pada Dashboard Update Bencana BNPB yang dipantau Rabu pagi. Dalam laporan yang sama, BNPB juga mencatat sebanyak 200 orang masih dinyatakan hilang di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Mayoritas korban meninggal dunia ditemukan di wilayah Kabupaten Agam, Sumatra Barat.

Di tengah proses pencarian yang masih berlangsung, BNPB terus mendorong percepatan pemulihan konektivitas wilayah terdampak serta peningkatan keselamatan pengguna jalan. Seiring mulai terbukanya sejumlah akses transportasi, pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak dan pengungsi dinilai semakin lancar.

BNPB juga mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut. Hal ini dibahas dalam Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, di Posko Terpadu Aula Kantor Gubernur Sumatra Barat, Selasa (16/12/2025).

Dalam rapat tersebut, BNPB mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani dampak bencana di 13 daerah terdampak. Langkah cepat tersebut dinilai krusial untuk melindungi serta memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.

Pada fase tanggap darurat, sejumlah infrastruktur sementara telah dibangun untuk memulihkan konektivitas antarwilayah. Salah satunya melalui pemasangan jembatan bailey yang kini hampir seluruhnya rampung. Selain itu, pembangunan hunian sementara (huntara) juga telah berjalan di beberapa lokasi.

“Infrastruktur darurat ini memang bersifat sementara, namun sangat penting untuk menjamin mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi logistik, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi,” ujar Rustian.

Ia menegaskan, setelah fase darurat berakhir, fokus penanganan harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana serta berkelanjutan.

Memasuki tahap pascadarurat, BNPB menekankan pentingnya pelaksanaan Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penilaian kerusakan dan kerugian, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur, fasilitas publik, hingga sektor lainnya.

“Jitupasna menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), agar pemulihan dilakukan secara terukur dan berorientasi jangka menengah hingga panjang,” katanya.

BNPB juga menegaskan peran strategis pemerintah daerah sebagai motor utama pemulihan pascabencana. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), tidak hanya BPBD, diminta aktif menyediakan data kerusakan dan kebutuhan sektoral, dengan BPBD sebagai simpul koordinasi lintas sektor.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, BNPB akan melakukan pendampingan langsung kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Jitupasna dan R3P. Pendampingan ini melibatkan kalangan akademisi dan praktisi agar dokumen pemulihan bersifat partisipatif, berbasis data, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Sementara itu, di lapangan, BNPB bersama tim gabungan masih terus memprioritaskan penanganan kemanusiaan, termasuk upaya pencarian korban yang masih hilang. Hingga saat ini, total korban meninggal dunia tercatat 1.053 orang, sementara 200 orang lainnya masih dalam pencarian. (*)