TIMES DUMAI, CIANJUR – Kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan tajam setelah tercatat sebanyak 50 ribu anak putus sekolah pada 2025. 

Angka yang dinilai sangat memprihatinkan ini memicu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur untuk bergerak cepat melakukan berbagai langkah intervensi guna menekan angka tersebut. 

Kepala Disdikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pemberian beasiswa hingga optimalisasi bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut dalam hal ini Ruhli menjelaskan bahwa upaya pengentasan tidak hanya mengandalkan bantuan finansial secara umum, tetapi juga melibatkan peran aktif tenaga pendidik di lapangan. 

Kemudian dia menyebutkan bahwa salah satu inovasi yang dijalankan adalah gerakan kepala sekolah menjadi orang tua asuh bagi anak-anak di lingkungan sekitar sekolah mereka. 

"Kami terus mengupayakan berbagai program, seperti beasiswa, kolaborasi dana CSR, hingga mendorong kepala sekolah berperan langsung sebagai orang tua asuh bagi siswa yang terancam berhenti sekolah," ungkapnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Senin (22/12/2025).

Selain faktor ekonomi, Disdikpora Cianjur menemukan beragam alasan kompleks di balik tingginya angka putus sekolah tersebut, sehingga diperlukan langkah validasi data yang lebih akurat di setiap kecamatan. 

"Kami menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi untuk memastikan bantuan tepat sasaran," tutur Ruhli menjelaskan.

Pihaknya kini tengah berkolaborasi dengan Dinas PMD, Dinas Sosial, Kementerian Agama, Disdukcapil, hingga Bapperida untuk menyesuaikan database yang ada agar sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Dalam prosesnya, Pemerintah Daerah Cianjur juga memberikan berbagai kemudahan fisik seperti pembagian seragam gratis dan perlengkapan sekolah guna meringankan beban orang tua. 

Lebih jauh Ruhli berharap melalui sinkronisasi data terakhir, jumlah anak putus sekolah yang tercatat bisa berkurang secara signifikan dan mereka kembali mendapatkan hak belajarnya. 

"Harapannya validasi ulang ini dapat menurunkan angka yang tercatat sebelumnya, sehingga upaya kami dalam memberikan pembebasan biaya pendidikan benar-benar efektif merangkul mereka kembali ke bangku sekolah," tambah Ruhli.

Bagi anak-anak yang sudah terlanjur melewati batas usia sekolah formal, Disdikpora Cianjur mengarahkan mereka untuk menempuh jalur pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cianjur yang telah tersedia di seluruh kecamatan. 

Menurut pandangan Ruhli, langkah ini sangat krusial untuk mendongkrak angka rata-rata lama sekolah di wilayah Cianjur agar kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. (*)