TIMES DUMAI, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Papua dinilai memiliki potensi sumber energi yang besar dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat daerah serta nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) lalu.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah di Papua harus menikmati hasil dari energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.

Prabowo menjelaskan, pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi utama bagi wilayah terpencil di Papua. Energi surya dan tenaga air dinilai semakin realistis diterapkan seiring perkembangan teknologi yang kian terjangkau dan fleksibel.

Menurut Presiden, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjawab tantangan geografis Papua, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil bisa dimanfaatkan di wilayah yang memiliki aliran sungai namun sulit dijangkau distribusi energi konvensional.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Selain energi terbarukan, Presiden Prabowo juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan secara bersamaan dalam lima tahun ke depan.

Prabowo menekankan, kemandirian energi akan berdampak langsung pada penguatan fiskal negara. Saat ini, Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak dengan nilai mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Jika ketergantungan impor tersebut dapat ditekan, anggaran negara akan memiliki ruang yang jauh lebih besar untuk pembangunan daerah.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau kita bisa potong Rp500 triliun. Lima ratus triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.

Presiden Prabowo menambahkan, pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Selanjutnya, dalam empat tahun ke depan, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan tantangan wilayah masing-masing.

“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tetapi kalau kita punya prioritas, saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” pungkas Presiden. (*)